Akuntansi Sektor Publik EKSI4207 - Penyebab Akuntansi Sektor Publik Tertinggal Dari Akuntansi Sektor Bisnis

 

Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Hal yang paling terlihat adalah akuntansi bisnis berusaha untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga secara aktivitas bisnis lebih kompleks dan beragam. Keputusan dalam perusahaan diputuskan bersama dalam rapat pemilik saham, pimpinan direksi, komisaris, dan pihak manajemen sehingga strategi bisnis lebih tepat guna. Semua pihak merasa terlibat dan merasa memiliki perusahaan, melakukan fungsi pengawasan sehingga akuntansi bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lebih maju. Regulasi yang dikeluarkan pun lebih revolusioner seiring dengan berkembangnya zaman.

Hal ini berbeda dengan akuntansi sektor publik yang mana baru banyak berkembang setelah reformasi. Aturan yang telah disahkan antara lain UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu juga ada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Aktivitas bisnis sektor publik utamanya melayani masyarakat tanpa motif mencari keuntungan dan decision making pun sudah dilakukan secara formal sesuai dengan keputusan organisasi, sehingga semangat untuk melakukan inovasi pun sangat rendah. Masyarakat pun tidak memiliki kesadaran fungsi pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga masyarakat hanya melaksanakan fungsi sebagai pengguna layanan saja. Pengelolaan dana masyarakat tidak disupervisi dengan semestinya sehingga praktik akuntansi sektor publik belum bisa profesional dan transparan.